Ruang Manado – Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berlangsung panas pada Rabu (23/10). Salah satu anggota Komisi III, Remly Kandoli, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Dinas PU yang dinilai belum maksimal dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di berbagai daerah di Sulut.
Dalam rapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Sulut itu, Remly menyoroti berbagai persoalan mulai dari keterlambatan pekerjaan, kualitas proyek yang rendah, hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menegaskan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan belum ditindaklanjuti secara konkret oleh Dinas PU.
Proyek Banyak Terlambat dan Tak Selesai
Remly dengan nada tegas mempertanyakan laporan progres pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut beberapa proyek jalan provinsi di wilayah Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, dan Nusa Utara masih terbengkalai meski anggaran telah digelontorkan sejak awal tahun.
“Laporan yang disampaikan selalu indah di atas kertas, tapi kenyataannya di lapangan banyak proyek yang molor dan kualitasnya buruk. Ini bukan hal sepele, karena menyangkut uang rakyat,” tegas Remly di hadapan Kepala Dinas PU Sulut.
Menurutnya, publik sudah terlalu sering kecewa terhadap proyek-proyek pemerintah yang tidak selesai tepat waktu, bahkan ada yang rusak sebelum digunakan.
“Kalau seperti ini terus, masyarakat tidak akan percaya lagi pada pemerintah. Kita harus evaluasi total,” lanjutnya.
Kritik Soal Transparansi dan Pengawasan
Selain masalah keterlambatan, Remly juga menyoroti kurangnya transparansi penggunaan anggaran dan lemahnya pengawasan terhadap rekanan kontraktor. Ia menilai masih ada praktik favoritisme dalam penunjukan pelaksana proyek yang membuat hasil pekerjaan tidak optimal.
“Dinas PU seharusnya memperketat pengawasan dan menindak tegas kontraktor nakal. Jangan hanya diam karena ada kepentingan tertentu. Kita ingin pembangunan berjalan profesional dan transparan,” tegasnya lagi.
Anggota Komisi III lainnya juga mendukung pandangan Remly. Mereka meminta agar Dinas PU memberikan data detail terkait progres fisik dan keuangan proyek tahun 2025, termasuk rencana percepatan menjelang akhir tahun anggaran.
Baca juga: Nelayan di Manado Tunda Melaut Akibat Cuaca Ekstrem
Dinas PU Beri Penjelasan
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PU Sulut, Ir. Freddy Kairupan, mengakui bahwa masih ada beberapa proyek yang mengalami kendala teknis dan administratif, terutama akibat faktor cuaca dan keterlambatan distribusi material.
“Namun kami pastikan seluruh proyek prioritas akan rampung sebelum akhir tahun. Kami juga sudah menyiapkan langkah korektif agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun anggaran 2026,” jelas Freddy.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan pihak kontraktor agar pelaksanaan proyek bisa berjalan lebih efisien.
Komisi III Tegaskan Akan Turun Lapangan
Remly Kandoli menutup rapat dengan pernyataan tegas: Komisi III DPRD Sulut akan melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi proyek dalam waktu dekat untuk memastikan kebenaran laporan Dinas PU.
“Kami tidak mau hanya dengar laporan di ruangan ber-AC. Kami akan turun langsung. Kalau ditemukan pelanggaran atau proyek fiktif, kami akan rekomendasikan tindakan tegas,” ujarnya.
Dengan nada keras namun penuh tanggung jawab, Remly menegaskan bahwa DPRD Sulut tidak akan mentolerir penyimpangan anggaran pembangunan. Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum bagi Dinas PU untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Rakyat menunggu hasil nyata, bukan janji. Tahun 2026 harus jadi tahun pembenahan total bagi Dinas PU Sulut,” tutup Remly Kandoli.
