Ruang Manado – Dugaan praktik mafia solar di wilayah Sulawesi Utara kembali mencuat dan menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Pasalnya, kelangkaan bahan bakar jenis solar subsidi di sejumlah kabupaten/kota di Sulut dinilai bukan semata akibat keterbatasan pasokan, melainkan adanya permainan distribusi oleh oknum-oknum tertentu.
Salah satu akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Jemmy Rorimpandey, M.Si, menyebut fenomena kelangkaan solar yang kerap berulang adalah indikasi adanya sistem distribusi yang tidak transparan dan berpotensi disusupi praktik mafia bahan bakar.
Indikasi Permainan Distribusi
Menurut Jemmy, persoalan solar subsidi di Sulut sudah berlangsung lama dan hampir selalu muncul setiap menjelang akhir tahun. Kelangkaan di sejumlah SPBU, antrean kendaraan mengular, hingga dugaan penimbunan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab menjadi tanda adanya masalah serius di sektor energi daerah.
“Sulit rasanya mempercayai bahwa kelangkaan ini hanya karena faktor teknis atau pengiriman. Ada kemungkinan kuat distribusi solar subsidi bocor ke sektor industri atau dijual di atas harga resmi, dan ini sudah termasuk tindakan kriminal,” tegas Jemmy saat ditemui di Kampus Unsrat, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, seharusnya Pertamina dan aparat penegak hukum bisa menelusuri lebih jauh pola distribusi solar di setiap wilayah, termasuk mengevaluasi SPBU yang diduga tidak menyalurkan bahan bakar sesuai peruntukannya.
Perlu Pengawasan Terpadu dan Sistem Digitalisasi
Untuk mengatasi persoalan ini, Jemmy mendorong pemerintah daerah bersama aparat dan Pertamina agar memperkuat sistem pengawasan berbasis digital, termasuk penggunaan aplikasi MyPertamina secara ketat untuk semua kendaraan penerima subsidi.
“Digitalisasi distribusi BBM harus dijalankan dengan konsisten dan terintegrasi dengan data pajak kendaraan serta sektor usaha. Tanpa pengawasan berbasis data, mafia solar akan selalu punya celah,” ujarnya.
Selain itu, Jemmy juga menilai perlu adanya pengawasan lintas sektor, melibatkan Satgas BBM, kepolisian, dan dinas perindustrian setempat untuk memastikan tidak ada permainan di lapangan.
“Pemerintah daerah jangan diam. Perlu tindakan konkret agar praktik semacam ini tidak terus terjadi. Harus ada efek jera bagi oknum-oknum yang terbukti mempermainkan subsidi,” lanjutnya.
Baca juga: Warga Manado Mengeluh Cuaca Panas Beberapa Waktu Terakhir, Ini Penjelasan BMKG
Dampak Langsung ke Masyarakat
Kelangkaan solar subsidi di Sulut berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat kecil, terutama nelayan, sopir truk, dan petani, yang mengandalkan bahan bakar ini untuk bekerja.
Seorang sopir truk pasir asal Minahasa, Tino Wenas, mengaku sudah tiga hari sulit mendapatkan solar di SPBU. Ia harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain hingga ke pinggiran kota hanya untuk mengisi 20 liter.
“Kadang ada yang bilang solar habis, tapi beberapa jam kemudian tangki pengisian tertutup dan muncul mobil tangki datang malam-malam. Jadi kita curiga, jangan-jangan ada yang main,” ujar Tino.
Hal serupa disampaikan nelayan asal Likupang, Sofyan Lontoh, yang terpaksa mengurangi jadwal melaut karena kesulitan membeli solar dengan harga resmi. “Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa berangkat. Beli di pengecer bisa dua kali lipat lebih mahal,” keluhnya.
Dorongan Transparansi dan Penindakan Tegas
Pengamat kebijakan publik Unsrat itu menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas jika ditemukan bukti adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan solar subsidi.
“Kalau memang ada oknum aparat, pengusaha, atau pihak SPBU yang terlibat, harus diumumkan ke publik dan diproses hukum secara terbuka. Transparansi penting agar kepercayaan masyarakat pulih,” kata Jemmy.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, baik melalui kanal resmi Pertamina maupun kepolisian.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan. Harus ada sistem pengawasan yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan keberanian menindak mafia energi,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Menutup pandangannya, Jemmy berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak menunggu kelangkaan semakin parah baru bertindak.
“Kalau terus dibiarkan, masyarakat yang dirugikan. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan dalam penyaluran subsidi. Pemerintah harus hadir memastikan energi terdistribusi dengan benar,” pungkasnya.
